BANGKA SELATAN – Dugaan praktik pungutan liar dalam aktivitas penambangan pasir timah di wilayah perairan laut Sukadamai, Toboali, mencuat ke publik. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Dapil 3 Bangka Selatan, Ferry, menyoroti isu tersebut dan meminta perhatian serius dari aparat penegak hukum (APH) serta PT Timah sebagai pemegang izin usaha pertambangan (IUP). (12 Mei 2025)
“Sebagai wakil rakyat, saya mendapat laporan dari masyarakat terkait dugaan pungli yang dilakukan oleh seseorang berinisial HS alias Aming kepada para penambang di kawasan tersebut,” ujar Ferry saat ditemui di kediamannya pada Jumat, 9 Mei 2025.
Menurut Ferry, pungutan yang dimaksud diduga mencapai Rp6.000 per kilogram timah yang diproduksi oleh para mitra usaha PT Timah. Ia menyebut bahwa jika benar terjadi, praktik tersebut menjadi tamparan bagi APH di daerah.
“Informasi yang saya terima menyebutkan bahwa pungutan ini tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bila benar demikian, ini tentu menyalahi aturan dan saya tidak akan tinggal diam,” tegasnya.
Ferry menambahkan bahwa dirinya siap mendukung langkah-langkah klarifikasi dan evaluasi demi menjamin keadilan bagi para penambang rakyat dan mitra usaha yang terlibat dalam kegiatan resmi.
“Saya meminta PT Timah dan aparat penegak hukum duduk bersama untuk membahas persoalan ini. Jika pungutan itu sah berdasarkan regulasi internal PT Timah, tentu dapat diterima. Namun jika tidak, maka perlu ada tindakan tegas,” tutupnya..
dari pengakuan para penambang timah,uang itu bukan untuk masyarakat nelayan sudah berapa kali mau ribut tidak pernah dapat uang,dan harus membayar 5 juta ke CV VBS itu harus bayar cash,kalau tidak bayar mana bisa kerja disitu.begawe setengah hari setop nanti 2 sampai 3 hari tidak kerja.
Kami disini yang kerja disini harus bayar semua yang kerja disitu 1 bendera 5 juta ke CV VBS dan kita tidak ada kwitansi untuk pembayaran itu karena kan itu tempat iilegal jadi tidak ada kwitansinya.waktu itu pernah ribut tapi mereka pura tidak tau.ungkapnya.(team)
